JAKARTA, NAYARA.News – Pemerintah merespons rilis “Tujuh Desakan Darurat Ekonomi” yang disampaikan Aliansi Ekonom Indonesia pada 9 September 2025, yang mengkritisi kualitas pertumbuhan ekonomi, stagnasi upah riil, serta potensi risiko fiskal akibat sejumlah program sosial.

Menurut pemerintah, kritik tersebut merupakan bagian penting dari proses demokrasi. Namun, penilaian terhadap kebijakan publik perlu mempertimbangkan konteks menyeluruh dan data empiris untuk menghasilkan keputusan yang tepat.

Sejak 2022, ekonomi Indonesia tumbuh stabil di kisaran 5 persen. Meski demikian, manfaatnya belum merata, tercermin dari pertumbuhan upah riil yang hanya sekitar 1,2 persen dan dominasi sektor informal dalam penciptaan lapangan kerja. Saat ini, Indonesia masih menghadapi tantangan ketenagakerjaan dengan sekitar 7 juta pengangguran, 11 juta setengah pengangguran, dan 34 juta pekerja paruh waktu.

Kebijakan Presiden Prabowo yang menitikberatkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan penciptaan lapangan kerja formal dinilai sebagai langkah strategis. Kebijakan ini telah memperoleh legitimasi melalui Pilpres 2024 dan dituangkan dalam UU RPJPN serta Perpres RPJMN.

Pemerintah juga menepis anggapan bahwa kebijakan sosial saat ini tidak berbasis teknokrasi. Proses perumusannya diklaim menggabungkan legitimasi politik dengan pertimbangan teknis, sejalan dengan prinsip perumusan kebijakan publik yang terstruktur.

Salah satu sorotan Aliansi Ekonom adalah besarnya alokasi anggaran dalam APBN 2026, yakni Rp1.414 triliun atau 37,4 persen, untuk program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), hilirisasi industri, subsidi energi, dan pengembangan koperasi desa. Mereka menilai anggaran ini berisiko mengorbankan sektor pendidikan dan kesehatan.

Menanggapi hal itu, pemerintah menegaskan bahwa program-program tersebut justru mendukung penguatan SDM, terutama di kalangan masyarakat miskin. MBG dan program Sekolah Rakyat, misalnya, diyakini mampu memutus rantai kemiskinan antargenerasi dengan memberikan akses gizi, pendidikan, dan fasilitas belajar yang layak.

Pengalaman negara lain menunjukkan bahwa intervensi semacam ini dapat meningkatkan mobilitas sosial dan memperbesar peluang mendapatkan pekerjaan formal. Di Indonesia, dampak positif dari MBG juga terlihat melalui penciptaan jutaan lapangan kerja di sektor pangan, logistik, dan pertanian.

Secara fiskal, pemerintah memastikan bahwa pembiayaan program-program sosial ini masih dalam batas wajar, dengan defisit APBN di bawah ambang 3 persen. Pendekatan public value governance pun diterapkan untuk menjamin bahwa kebijakan tidak hanya efisien, tetapi juga menciptakan nilai publik yang luas.

Pemerintah mengingatkan bahwa hasil dari program sosial membutuhkan waktu untuk terlihat secara signifikan. Penghentian program secara prematur justru berpotensi menghambat dampak jangka panjang yang tengah dibangun.

Secara keseluruhan, pemerintah menyatakan bahwa program sosial yang dijalankan saat ini memenuhi tiga prinsip utama kebijakan publik: memiliki legitimasi politik, dirancang berbasis bukti, dan ditujukan untuk menghasilkan peningkatan kualitas SDM serta penciptaan kerja formal.

“Peningkatan kualitas pertumbuhan ekonomi tidak bisa dicapai dengan menunda program sosial. Justru, percepatan investasi sosial menjadi kunci untuk mewujudkan pertumbuhan yang inklusif, adil, dan berkelanjutan,” tegas pemerintah.