KPK: Pejabat Eselon dan Swasta Paling Banyak Terlibat Kasus Korupsi

KPK: Pejabat Eselon dan Swasta Paling Banyak Terlibat Kasus Korupsi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap bahwa pelaku korupsi paling banyak berasal dari kalangan pejabat eselon I hingga III serta pihak swasta. Hal ini disampaikan Ketua KPK, Setyo Budiyanto, dalam sebuah paparan di Balikpapan, Kalimantan Timur, Kamis (11/9), yang dihadiri pimpinan Pemprov dan DPRD setempat.

BALIKPAPAN, NAYARA.News – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap bahwa pelaku korupsi paling banyak berasal dari kalangan pejabat eselon I hingga III serta pihak swasta. Hal ini disampaikan Ketua KPK, Setyo Budiyanto, dalam sebuah paparan di Balikpapan, Kalimantan Timur, Kamis (11/9), yang dihadiri pimpinan Pemprov dan DPRD setempat.

Berdasarkan data penanganan perkara KPK, hingga saat ini pihak swasta menjadi kelompok terbanyak yang ditindak dengan total 483 orang. Disusul oleh pejabat eselon I-III sebanyak 437 orang, serta anggota DPR dan DPRD sebanyak 363 orang.

Setyo menekankan bahwa praktik korupsi tidak semata-mata akibat lemahnya sistem, melainkan juga karena penyalahgunaan wewenang oleh para pejabat yang tidak berintegritas. Ia menyebut kondisi ini menjadi ancaman serius terhadap pencapaian Visi Indonesia Emas 2045.

“Sejarah akan selalu berpihak kepada mereka yang berani menjaga integritas,” ujarnya.

Menurut Setyo, sejumlah indikator menunjukkan integritas nasional masih lemah. Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia tahun 2024 tercatat hanya mencapai skor 37 dari 100, mencerminkan tingginya persepsi korupsi di sektor publik. Sementara itu, Indeks Perilaku Antikorupsi (IPAK) masyarakat juga masih rendah, dengan skor 3,85 dari skala 5.

Sebagai upaya pemberantasan korupsi, KPK menerapkan Strategi Trisula yang mencakup tiga pendekatan utama, yakni pendidikan antikorupsi, perbaikan sistem pencegahan, dan penindakan hukum untuk memberikan efek jera.

Ia menambahkan bahwa tantangan ke depan semakin kompleks, mulai dari potensi korupsi digital, polarisasi politik, hingga lemahnya ketahanan moral. Pejabat yang berintegritas, lanjutnya, kerap dianggap kaku dan dikucilkan, padahal merekalah benteng terakhir birokrasi bersih.

“Semua orang bisa menjadi pejabat, tetapi tidak semua bisa meninggalkan warisan yang baik,” kata Setyo menutup pernyataannya.

Leave a Reply